Thursday, 20-01-2022 | 08:32:30 am

PAda 2019, OPD Wajib Lakukan Transaksi Non Tunai

PAda 2019, OPD Wajib Lakukan Transaksi Non Tunai Kepala BPKAD Bungp Drs Supriyadi ME. (istimewa)

NMCBerita.ID, Bungo - Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) sudah mulai melakukan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, terkait penerapan sistem transaksi non tunai dalam setiap pemasukan maupun pembiayaan yang terjadi di masing-masing SKPD.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala BPKAD Bungo, Supriyadi, saat ditemui ruang kerjanya Kamis, (29/11).

“Kini sudah mulai diterapkan ke SKPD transasksi non tunai. Terutama di dinas yang memiliki anggaran besar dan menjadi sorotan,” kata Supriyadi.

Pada April lalu, sistem pembayaran non tunai telah diberlakukan di seluruh lingkungan Pemkab Bungo, namun hanya saja saat ini diakui Supriyadi belum sepenuhnya menggunakan transaksi non tunai. "Untuk non tunai, ada beberapa OPD belum melaksanakan kebijakan transaksi non tunai, alasannya masih dalam pembelajaran," kata Supriyadi.

Tidak hanya pembayaran pekerjaan pada pihak ketiga, tapi juga pembayaran gaji PNS maupun Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) serta perjalanan dinas akan diberlakukan transaksi non tunai. "Yang jelas pada tahun 2019 nanti apapun itu mengenai pengeluaran seluruh dinas agar melakukan dengan non tunai," katanya.

Supriyadi mengatakan, dengan transaksi non tunai nanti, alokasi anggaran akan langsung ke rekening penerima. Perjalanan dinas misalnya, biaya tiket, langsung ditransfer ke penyedia.

Biaya perjalanan, hotel dan lainnya juga langsung ditransfer. Jadi tidak ada yang cash lagi. Begitu juga belanja lainnya, seperti hibah ke Majelis Taklim atau pembayaran lainnya yang biasa diterima tunai.

“Semua transaksi di SKPD, tak hanya gaji pegawai dan TK2D, tapi juga biaya perjalanan dinas, intensif maupun pembayaran ke pihak ketiga harus melalui transaksi perbankan. Jadi, tidak ada lagi transaksi tunai di SKPD. Semua melalui perbankan. Datanya disetorkan ke bank, nanti bank akan melakukan pembayaran melalui rekening penerima. Kecuali, kecamatan-kecamatan yang jauh yang belum ada fasilitas perbankan, kemungkinan masih bisa melakukan transaksi tunai,” kata Supriyadi.

“Sistem non tunai sudah harus dilaksanakan. Karena akan jadi bahan pemeriksaan BPK,” katanya. (NMC07/adv)